BERITA

MENYIASATI MENCIUTNYA DANA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
Written by Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor MRur.Sc
Tuesday, 25 January 2011 10:06

Lembaga pendidikan tinggi sejogyanya dapat berfungsi sebagai Power House pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui kegitan penelitiannya. Melalui kegiatan pengembangan IPTEKS nya Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan aktif dalam memecahkan permasalahan bangsa.

Hasil kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi tentunya tidak hanya berupa laporan yang teronggok di perpustakaan saja, akan tetapi paling tidak diharapkan dapat berdampak pada (a) pencapaian academic excellence (b) Economic value dan (c) Social Impact.

Mengingat dampaknya yang sangat strategis, Perguruan Tinggi di Indonesia diharapkan dapat memperhatikan atmosfir penelitiannya secara serius untuk meningkatan citranya di tingkat nasional dan internasional. Ketiga capaian ini akan memberikan efek domino pada (a) percepatan Perguruan Tinggi menjadi Research Based University dan World Class University (b) Peningkatan kualitas substansi pendidikan (c) Peningkatan kinerja ekonomi daerah/Negara (d) Pemberdayaan masyarakat serta (e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pola dan tren dana penelitian

Memasuki tahun 2011 para peneliti di Perguruan Tinggi dirundung kecemasan yang luar biasa menghadapai situasi pendanaan penelitian yang sudah dipastikan akan mengalami penurunan alokasi dana penelitian. Turunnya dana penelitian di Kementerian Pendidikan Nasional lebih disebabkan karena pergeseran alokasi dana dari pos kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyakarat ke pos pengeluaran lainnya yang dinggap lebih diperlukan seperti misalnya sertifikasi guru dan dosen, tunjangan guru dan dosen tersertifikasi ataupun tunjangan kehormatan guru besar.

Kecenderungan yang sama terjadi di kementrian lainnya seperti Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan Badan Litbang Kementrian Pertanian. Pada tahun 2011 ini total dana penelitian Program Insentif Riset yang diperoleh oleh para peneliti dari Perguruan Tinggi mengalami penurunan yang cukup drastis.

Rencana desentralisasi dana penelitian oleh DIKTI pada tahun 2012 memerlukan pengkajian yang lebih dalam lagi. Bagi Perguruan Tinggi yang memiliki SDM penelitan yang sangat memadai, program desentralisasi dana penelitian yang tidak diikuti oleh alokasi dana penelitian yang memadai akan menyurutkan minat penelitian dan akan berdampak pada turunnya kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat suatu Perguruan Tinggi. Mengapa? Dengan sistem lama dimana seleksi proposal penelitian dilakukan di tingkat nasional, Perguruan Tinggi yang masuk dalam kategori “unggul” dalam kegiatan penelitian, akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dana yang lebih banyak mengingat kualitas SDM penelitian yang sangat baik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir konsep desentralisasi dana penelitian memang sudah diterapkan secara terbatas di beberapa Perguruan Tinggi yang memiliki kinerja penelitian yang sangat baik melalui Program HIbah Desentralisasi. Keterbatasan alokasi dana sangat dirasakan sekali oleh para peneliti. Dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, banyak sekali proposal penelitian yang berkualitas harus tidak dapat dibiayai karena keterbatasan alokasi dana desentralisasi tersebut. Sementara itu, di tingkat nasional dengan tidak diperbolehkannya Perguruan tinggi kategori “unggul” untuk mengikuti seleksi, banyak proposal penelitian yang kualitasnya kurang baik dapat lolos seleksi.

Mengingat disparitas budaya dan kualitas peneliti di PerguruanTinggi di Indonesia, desentralisasi dana penelitian tanpa diikuti oleh kesiapan Perguruan Tinggi penerima akan menimbulkan “KKN penelitian” gaya baru. Di beberapa Perguruan Tinggi sudah muncul “isu” adanya alokasi dana penelitian fiktif dan dana penelitian yang dialokasikan lebih didasarkan pada unsur “kolega dan pertemanan”. Disamping itu lolosnya proposal penelitian kurang dianggap sebagai suatu “kebanggaan” mengingat seleksinya tidak lagi di tingkat nasional, melainkan hanya ditingkat lokal (Perguruan Tinggi).

Kombinasi antara turunnya lalokasi dana penelitiaan dan desentralisasi dana penelitian akan lebih menciutkan lagi dana penelitian yang akan diterima oleh suatu Perguruan Tinggi, terlebih lagi jika “unsure pemerataan” menjadi salah satu pertimbangan utama. Pemerataan penerima dana penelitian memang masih diperlukan, akan tetapi jika proporsinya terlalu besar makan tentunya akan mengorbankan kualitas penelitian. Kondisi seperti ini tentunya tidak lagi sesuai dengan visi desentralisasi dana penelitian, karena hasil penelitian yang diharapkan akan semakin menurun mutunya. Cita cita agar para peneliti di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkelas dunia dan dapat dipubilkasikan di Jurnal Ilmiah bereputasi tinggi akan semakin sulit dicapai.

Jalan Keluar

Mengingat situasi pendanaan penelitian yang kurang menggembirakan ini, Perguruan Tinggi wajib membuat payung penelitian, membuat road map serta menentukan prioritas penelitiannya. Melalui cara ini diharapkan dana penelitian yang dialokasikan akan tetap memberikan dampak yang besar. Dalam pelaksanaannya resource sharing menjadi suatu keharusan. Tembok ego sektoral peneliti harus dibuka lebar agar terjadi kumunikasi yang efektif antar peneliti baik di dalam maupun antar Perguruan Tinggi. Sudah menjadi rahasia umum, ego sektoral peneliti ini sering menghasilkan duplikasi penelitian yang tentunya menurunkan efisiensi penggunaan dana penelitian.

Perguruan tinggi harus pula berpikir out of the box dengan cara mengurangi ketergantungannya pada alokasi dana dari kementerian pendidikan nasional atau kementerian lainnya yang dana penelitiannya berasal dari APBN. Berbagai instansi non pemerintah dan perusahaan swasta banyak menyediakan dana dalam bentuk dana Coorparate Social Responsibility (CSR) nya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Hubungan baik dengan eks pembimbing di Perguruan Tinggi tempat peneliti dulu menuntut ilmunya dapat diintensifkan dan diperluas dalam bentuk kegiatan penelitian bersama (Join Research) yang saling menguntungkan. Berbagai Research Funding Agency seperti International Foundation for Science (IFS), TORAY Foundation, IAEA, SEARCA, ACIAR, FAO, JICA, JSPS, SIDA, Rockefeller Foundation dan berbagai badan internasional lainnya banyak menyediakan dana penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti.

Desentralisasi dana penelitian oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebaiknya dikombinasikan dengan block grant penelitian dengan sistem top down. Perguruan Tinggi yang “dinilai” mampu melaksanakan penelitian dan memiliki kompetensi spesifik diberikan “tugas” untuk meneliti topik tertentu yang berdampak pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, seperti pangan, energi, kesehatan dan degradasi kualitas lingkungan dll. Perguruan Tinggi yang mendapatkan dana “block grant” ini tentunya adalah Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki track record penelitian yang sangat baik secara institusi dalam kurun waktu paling tidak 5 tahun terakhir.
Tentunya kita tidak mengharapkan terjadinya fenomena “Kembang api” terjadi di dunia penelitian di Perguruan Tinggi di Indonesia, dimana kemeriahan dan warna warni menghiasi malam hanya dalam sesaat saja, setelah itu hilang ditelan gelapnya malam, sehingga cita citanya sebagai universitas berbasis riset makin sulit untuk diwujudkan, akibat keterbatasan dana penelitian dan kurang fokusnya prioritas penelitian yang dilakukan di Perguruan Tinggi.

DIRJEN DIKTI : PUBLIKASI HASIL PENELITIAN ITU HAK KAMPUS

REPUBLIKA.CO.ID,Jakarta – Kementerian Pendidikan Nasional tidak berhak untuk meminta perguruan tinggi mempublikasikan hasil penelitian. Pasalnya, kementerian sejak awal memberikan otonomi bagi kampus dalam hal publikasi hasil penelitian. Hal ini dinyatakan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Joko Santoso, terkait putusan MA soal penelitian susu formula mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii  yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor.

“Sebuah penelitian yang berhak mempublikasikan adalah yang melakukan penelitian. Itu otonomi kampus, tidak bisa dipaksakan,” papar mantan rektor ITB ini kepada Republika seusai penandatanganan Pakta Integritas antara Inspektorat Jenderal Kemdiknas dengan KPK, Rabu (16/2).

Dia mengatakan sebuah penelitian itu memang mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal penelitian susu formula, harus dipertanyakan tujuannya apakah untuk pengawasan atau isolasi bakteri. ‘’Keduanya mempunyai tujuan berbeda,’’ ucapnya.

Kemudian terkait persoalan putusan Mahkamah Agung, maka ia tak mau membicarakan hal itu lebih banyak karena bukan kapasitasnya. ‘’Itu kan kasus hukum, tanyakan pada ahli hukum,” ucapnya.

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, menyatakan belum mengetahui  secara detail kasus penelitian susu formula oleh IPB. Oleh karena itu, ia menyatakan akan berusaha memperlajari dahulu baru ia akan mengomentari soal Penelitian susu. ‘’Intinya, kita saat ini harus menghormati keputusan semuanya, baik MA, perguruan tinggi dan menteri kesehatan,’’ ucapnya.

Kalau dalam hal publikasi, sebenarnya tak semuanya bisa dikonsumsi publik. ‘’Misalnya temuan yang belum di patenkan, jadi tak bisa dipublikasikan,’’ paparnya. Akan tetapi, khusus untuk persoalan penelitian susu, ia tak mau banyak berkomentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: